JATIMTIMES – Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) dari daerah pemilihan Malang Raya, Dr Puguh Wiji Pamungkas MM, menegaskan peran strategis mahasiswa sebagai pemilik mandat akademik dan sosial yang abadi dalam sejarah bangsa.
Hal tersebut disampaikan Puguh saat memberikan materi penguatan advokasi, pengawasan, dan tata kelola organisasi mahasiswa bertajuk "Mengawal Kebijakan Pendidikan melalui Sinergi Legislatif dan Mahasiswa" di hadapan mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Direktur III Poltekkes Kemenkes Malang, Afnani Toyyiba, A.Per.Pen., M.Pd.
Baca Juga : Kirab Ancak Agung Warnai Maulid Nabi di Ponpes Sukorejo Situbondo, Ribuan Warga Tumpah Ruah
Puguh, yang juga menjabat sebagai Anggota Komisi E DPRD Jatim dan Sekretaris Fraksi PKS Jatim, mengingatkan bahwa di tengah dinamika bangsa, mahasiswa harus tetap menjalankan fungsi krusialnya.
"Mahasiswa merupakan satu entitas yang sampai kapanpun dan dalam sepanjang sejarah zaman sebagai pemilik mandat akademik dan sosial. Mahasiswa dalam sepanjang dinamika bangsa akan terus berfungsi sebagai agent of change, kontrol sosial, dan penyambung aspirasi. Ditangan merekalah masa depan bangsa dititipkan," tegas Puguh.
Dalam paparannya, legislator doktor alumni perguruan tinggi di Malang ini meminta mahasiswa untuk tidak apatis terhadap kebijakan maupun alokasi anggaran pendidikan. Ia memaparkan bahwa anggaran pendidikan pada APBN 2026 mencapai Rp757,8 Triliun. Namun, Angka Partisipasi Sekolah (APS) nasional usia 16-18 tahun pada 2024 baru menyentuh 74,64 persen, yang menandakan masih ada 25,36 persen anak usia sekolah yang terlempar dari sistem pendidikan.
Kondisi serupa terjadi di tingkat regional. Anggaran pendidikan Jawa Timur tercatat sebesar Rp9,9 Triliun atau 32,8 persen dari APBD 2025 dengan dukungan 345.454 tenaga pendidik jenjang SD-SMK. Kendati demikian, persoalan pemerataan distribusi guru antara wilayah perkotaan dan pinggiran serta ketimpangan partisipasi pada usia transisi 16-23 tahun masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Khusus untuk Kota Malang, Puguh menyoroti data BPS yang menunjukkan APS usia 19-24 tahun yang masih mengenyam pendidikan hanya berada di angka 54,97 persen. Padahal, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Malang pada 2024 tergolong sangat tinggi yaitu 84,68 (peringkat ke-2 di Jawa Timur) dengan basis ekosistem mahasiswa S1 yang masif, seperti di Universitas Negeri Malang (UM) sebanyak 31.301 mahasiswa dan Universitas Brawijaya (UB) mencapai 55.307 mahasiswa.
"Kota Malang punya kapasitas, tetapi tetap perlu representasi. Fokus bukan hanya masuk sekolah, melainkan bertahan dan menuntaskan jenjang. Kawal biaya, beasiswa, layanan disabilitas, kualitas pembelajaran, dan transisi ke kampus maupun kerja," jelasnya.
Mengacu pada UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Puguh merumuskan tiga peran utama mahasiswa dalam mengawal siklus kebijakan pendidikan mulai dari identifikasi masalah, perumusan, penganggaran, implementasi, hingga evaluasi.
Mahasiswa bertindak sebagai agent of change yang menghasilkan gagasan, riset, dan inovasi, sekaligus menjalankan fungsi social control untuk menguji setiap keputusan publik agar berjalan transparan, adil, dan tidak diskriminatif. Selain itu, mahasiswa juga berperan sebagai penyambung aspirasi yang menerjemahkan pengalaman mahasiswa dan masyarakat menjadi rekomendasi kebijakan yang nyata.
"Kritik yang kuat itu berbasis data, beretika, inklusif, dan berorientasi pada perbaikan layanan," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kelembagaan legislatif mahasiswa bukanlah forum seremonial semata, melainkan organ pengimbang yang harus memiliki rekam jejak kerja pengawasan yang jelas.
Guna memperkuat argumennya, Puguh mengangkat studi kasus polemik Uang Kuliah Tunggal (UKT) 2024 secara nasional serta aksi BEM Malang Raya pada 13 Juli 2020 di DPRD Kota Malang saat pandemi. Menurutnya, dua peristiwa tersebut membuktikan bahwa aspirasi yang efektif adalah yang mampu mengubah keluhan menjadi bukti data dan keputusan resmi.
"Keputusan diumumkan bukan berarti masalah selesai. Verifikasi perubahan di tingkat kampus dan fakultas, dokumentasikan kasus yang belum menerima pemulihan, dan publikasikan status tindak lanjut secara agregat," pesan Puguh.
Ia juga mencontohkan keberadaan kanal SIBAKU di Universitas Brawijaya sebagai salah satu bentuk good practice yang perlu terus dikawal standar layanannya, mulai dari kejelasan kriteria, batas waktu layanan, kanal banding, hingga publikasi statistik kasus.
Menutup pemaparannya, Puguh mengutip pesan Presiden ke-3 RI, Prof. BJ Habibie, bahwa kualitas suatu bangsa ditentukan oleh kualitas SDM di dalamnya, yang hanya bisa dibangun melalui budaya produktivitas, kedisiplinan, dan kerja keras. Ia pun mengajak mahasiswa membangun kolaborasi yang solid dengan pemangku kebijakan.
Dalam skema sinergi tersebut, mahasiswa berperan menyediakan data pengalaman di lapangan, legislatif mahasiswa mengolahnya menjadi agenda pengawasan terbuka, dan pengambil kebijakan membuka ruang konsultasi serta transparansi data tindak lanjut.
"Keluhan menjadi Data, menjadi Rekomendasi, menjadi Keputusan, dan akhirnya menjadi Perubahan yang terukur. Kawal kebijakan, perbaiki layanan," pungkasnya.
