JATIMTIMES – Di tengah bayang-bayang penyusutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur (Jatim) yang mencapai Rp7 triliun hingga Rp8 triliun, performa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kini berada di bawah mikroskop pengawasan ketat legislatif.
Anggota Komisi C DPRD Jatim, Lilik Hendarwati, membongkar sejumlah praktik inefisiensi yang selama ini tersembunyi di balik dapur perusahaan pelat merah daerah, dalam Podcast NGODE (Ngobrol Bareng Dewan) yang tayang di kanal YouTube JTNTV milik JatimTIMES pada Minggu (24/5/2026) malam.
Baca Juga : Ada Perubahan Aturan Izin Perumahan, Berikut Penjelasan Dinas Cipta Karya Agar Tak Jadi Korban Penipuan
Lilik menegaskan bahwa BUMD seharusnya menjadi katup penyelamat ekonomi provinsi di saat pendapatan dari pajak kendaraan bermotor tidak lagi bisa diandalkan secara penuh akibat pemberlakuan regulasi baru. Namun, realita yang ditemukan di lapangan justru menunjukkan pola manajemen yang jauh dari prinsip profesionalisme bisnis.
Kritik paling tajam dialamatkan pada standar penggajian di tubuh BUMD yang dianggap tidak berkorelasi dengan kinerja perusahaan. Lilik mengungkap adanya ketimpangan etis ketika direksi menikmati fasilitas besar sementara kontribusi ke kas daerah sangat marjinal.
"Kalau gajinya (direksi) Rp100 juta dalam satu bulan, maka pendapatan dia dalam satu tahun sudah Rp1,2 (miliar). Sementara mereka hanya memberikan dividen Rp1,6 (miliar) sampai Rp1,8 (miliar). Ini kan kacau," tegas Lilik dalam diskusi yang dipandu awak JatimTIMES Lyla dan Ima itu.
Ia memaparkan data bahwa kontribusi BUMD Jatim saat ini masih sangat timpang karena didominasi oleh satu entitas saja. "Dividen BUMD kita sekarang ini masih 86 persennya ditopang oleh Bank Jatim," imbuhnya.
Sebaliknya, BUMD khususnya sektor non-keuangan banyak yang setorannya tidak mencapai porsi 1 persen dari total dividen BUMD. Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim ini menekankan bahwa BUMD merupakan badan usaha yang seharusnya mampu memberikan profit lebih tinggi.
"BUMD itu kan bisnis. Jangan sampai dividennya lebih rendah daripada kalau modalnya kita depositokan. Lek (kalau) deposito lebih tinggi, ya kita depositokan saja uangnya," tandas legislator asal Dapil Jatim I Surabaya ini.
Lebih lanjut, Lilik membedah struktur holding BUMD yang dinilai terlalu gemuk namun tidak produktif. Ia menyoroti fenomena "kanibalisme" internal di mana holding dan anak perusahaan justru berebut pasar yang sama, serta praktik subsidi silang yang justru merusak kesehatan keuangan induk perusahaan.
"Dari delapan anak usaha BUMD itu misalnya ternyata yang hidup dengan baik hanya dua atau tiga. Akhirnya ketika dikonsolidasi, bukannya tambah banyak tapi malah sedikit, bahkan minus. Artinya, ini menggerus dari pendapatan mereka sendiri. Yang lain mungkin hanya untuk operasional dan gaji karyawan, habis dari dividen anak usaha yang menguntungkan tadi," urainya.
Baca Juga : Pemkab Malang Tunggu SK Pelepasan Benih Padi Sukma dari Kementerian Pertanian RI
Kondisi ini diperparah dengan banyaknya aset tidur atau idle asset milik Pemprov Jatim yang nilainya kini diperkirakan mencapai Rp105 triliun. Padahal, aset itu merupakan potensi yang juga bisa dimanfaatkan oleh BUMD untuk memperkuat roda bisnisnya.
Lilik mengkritik keras sikap jajaran direksi yang sering berlindung di balik alasan teknis seperti status tanah imbreng untuk menghindari kewajiban berinovasi. "Jadi harusnya, yaopo carane cekno (bagaimana caranya supaya) aset ini tidak menjadi aset yang idle, tidak menjadi aset yang mati," serunya.
Lilik lantas mengingatkan bahwa seluruh modal yang disuntikkan ke BUMD adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan publik. "Ini uang masyarakat, datang dari pajak masyarakat. Mari kita bertanggung jawab bersama terhadap amanah yang diberikan dengan memberikan hasil yang optimal untuk PAD Jawa Timur," pungkasnya.
NGODE (Ngobrol Bareng Dewan) di JTNTV merupakan program podcast yang dirancang untuk menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan para legislator di DPRD Jatim. Dengan gaya diskusi yang santai namun tetap tajam dan substantif, NGODE membedah isu-isu krusial mulai dari keuangan daerah, infrastruktur, hingga perlindungan sosial langsung dari sumbernya.
Jangan lewatkan ulasan lengkap dan pengakuan mengejutkan lainnya mengenai dapur keuangan BUMD Jatim dalam episode kali ini. Saksikan tayangan selengkapnya melalui tautan berikut ini: Uang Rakyat di BUMD Mana Hasilnya? | NGODE - Lilik Hendarwati
