JATIMTIMES – Roda ekonomi warga di Kecamatan Barat, Magetan, tidak akan lumpuh. Hal ini menyusul hasil audiensi resmi yang digelar jajaran Kecamatan Barat bersama Bupati Magetan Nanik Endang Rusminiarti beserta dinas-dinas terkait.
Meski ada rekomendasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) untuk menutup perlintasan sebidang tersebut demi keselamatan, duet koordinasi antara camat dan bupati berhasil melahirkan jalan tengah
Audiensi ini menjadi ruang koordinasi lanjutan setelah jalur yang sempat ditutup tersebut akhirnya bisa dibuka kembali melalui kesepakatan bersama meski dengan pemberlakuan pembatasan jam operasional.
Bupati Magetan Nanik Endang Rusminiarti menjelaskan, kebijakan untuk membuka kembali jalur ini murni karena mendengarkan keluhan dan kebutuhan mobilitas harian warga di dua desa tersebut. Namun, ada perubahan skema operasional demi menjaga keamanan bersama.
"Kemarin perlintasan itu kan sempat ditutup. Dan alhamdulillah sekarang juga sudah dibuka kembali, tapi hanya ada pembatasan jam bukanya. Sekarang kalau dulu kan 24 jam, sekarang jam 6 pagi sampai jam 5 sore," kata bupati Nanik kepada awak media.
Saat ditegaskan mengenai status penutupan, bupati memastikan tidak ada penutupan total karena sudah ada kesepakatan di tingkat bawah. Kendati demikian, faktor keselamatan tetap menjadi rapor merah yang harus dievaluasi, berkaca dari insiden kecelakaan di perlintasan sebidang wilayah Kecamatan Barat beberapa waktu lalu.
Menurut dia, PT KAI memberikan lampu hijau untuk membuka kembali perlintasan Tebon-Bogorejo dengan syarat mutlak: harus ada petugas yang berjaga di lokasi.
"Itu kan tutup atau tidak itu kan kewenangannya KAI dan kita sudah komunikasi dengan KAI kemarin. Sempat ditutup tapi sekarang sudah diizinkan kembali dengan syarat harus ada yang jaga. Dan sekarang ini sebetulnya sudah ada yang jaga juga, tapi mungkin dipertegas lagi oleh KAI harus ada yang jaga," imbuh Bupati Nanik.
Meskipun ada rekomendasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) yang menyarankan penutupan perlintasan sebidang demi keselamatan masyarakat, Pemkab Magetan memilih untuk mengambil jalan tengah agar roda ekonomi warga tidak lumpuh.
Baca Juga : Dari CFD hingga Reverse Vending Machine, UB Dorong Gaya Hidup Hijau Mahasiswa
Camat Barat Ari Budi memaparkan bahwa dalam rapat koordinasi bersama,Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dishub, PUPR, dan PMD, sempat muncul wacana pembukaan perlintasan baru. Namun, opsi tersebut dinilai kurang realistis untuk jangka pendek karena proses regulasi yang panjang.
"Kalau untuk pembukaan perlintasan baru sepertinya butuh proses yang panjang. Tadi hasil rapat karena butuh proses yang panjang, sementara perlintasan yang ada ini kita maksimalkan," ujar Ari Budi.
Sebagai langkah konkret dari hasil audiensi ini, pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan akan segera melayangkan surat resmi kepada PT KAI untuk memperjelas status hukum dan teknis perlintasan sebidang Tebon-Bogorejo ke depan.
"Dari dinas perhubungan akan bersurat secara resmi kepada PT KAI untuk menanyakan yang pertama, apakah untuk pembukaan perlintasan baru itu diperbolehkan. Yang kedua, perlintasan yang saat ini ada kalau memang bisa untuk tetap digunakan, syarat dan ketentuannya seperti apa. Jadi harapannya warga tetap bisa melintas" pungkas Ari Budi.
