JATIMTIMES - Kerja sama Badan Gizi Nasional (BGN) dengan perusahaan susu formula Danone ramai menjadi sorotan publik. Langkah tersebut menuai kritik karena dinilai bertentangan dengan aturan pemerintah terkait promosi susu formula untuk bayi dan anak usia dini.
Sorotan itu mencuat setelah diunggahnya konten di akun Instagram @povmediaa. Dalam unggahannya, publik mengkhawatirkan soal masuknya produk Danone berupa susu formula lanjutan dan biskuit balita dalam paket program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejumlah pihak menilai hal tersebut bisa berbenturan dengan regulasi tentang pemberian ASI eksklusif.
Baca Juga : Misteri Penusukan Satpam Perumahan di Kota Malang Mulai Terkuak, Dua Pelaku Diduga Terlibat
"Negara seharusnya mendorong pola makan sehat berbasis pangan lokal, bukan memperbesar ketergantungan terhadap produk olahan industri," demikian keterangan yang diunggah akun tersebut.
Isu ini menjadi sorotan setelah beredar pembahasan mengenai penandatanganan kerja sama antara BGN dan Danone. Publik kemudian mengaitkannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif.
Aturan tersebut melarang promosi susu formula kepada bayi dan anak di bawah usia dua tahun melalui fasilitas kesehatan maupun program pemerintah.
"Karena distribusi produk (Danone) melalui program MBG maka berpotensi menjadi sarana promosi terselubung (untuk susu formula)," jelasnya.
Dalam pernyataan itu juga disebutkan bahwa langkah kerjasama BGN dengan Danone dinilai bertentangan dengan semangat perlindungan ASI eksklusif yang selama ini didorong pemerintah.
Dokter dan ahli gizi, Tan Shot Yen, turut menyoroti persoalan tersebut. Ia mengingatkan bahwa program MBG seharusnya menjadi sarana membangun kemandirian pangan dan edukasi gizi masyarakat.
“Dikatakan bahwa salah satu program dari MBG ini adalah pendidikan untuk bisa membuat makanan lokal dan sebagainya," ujar Tan dikutip YouTube Tribunnews, Selasa (12/5/2026).
Menurutnya, pemenuhan gizi anak idealnya berbasis bahan pangan alami dan lokal yang mudah dijangkau masyarakat.
dr. Tan juga menyinggung persoalan pelanggaran aturan Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA). Ia menjelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 secara tegas mengatur larangan promosi susu formula demi melindungi hak ibu menyusui.
Baca Juga : Ratusan Siswa dari 12 Sekolah di Surabaya Diduga Keracunan Usai Santap MBG
dr. Tan menjelaskan susu formula memiliki fungsi khusus dan tidak boleh digunakan sembarangan tanpa indikasi medis.
"Susu formula itu harus digunakan sesuai tupoksinya. Tupoksinya bukan karena tidak keluar ASI. Tupoksinya adalah ada indikasi ibu atau bayi, indikasi ibu misalnya, ibu tidak mampu memberikan ASI karena apa? karena masalah penyakit misalnya," jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa anak usia di atas satu tahun lebih membutuhkan asupan protein hewani utuh dibanding produk susu olahan.
"Anak seharusnya mendapatkan asupan protein dari telur, ayam, ikan, atau daging (bukan susu)," jelasnya.
Kekhawatiran lain yang turut disorot adalah potensi meningkatnya ketergantungan anak terhadap susu formula dan makanan olahan. Dimana konsumsi susu formula bagi anak yang sudah dapat mengonsumsi makanan padat tidak direkomendasikan secara berlebihan.
Sejumlah lembaga kesehatan internasional seperti WHO, UNICEF bahhkan Kemenkes RI selama ini memang mendorong pemberian ASI eksklusif serta konsumsi makanan bergizi seimbang berbasis pangan alami.
