JATIMTIMES - Dunia usaha di tanah air kini sedang berada dalam posisi terjepit di antara dua tekanan besar yang datang hampir bersamaan. Di satu sisi, pemerintah pusat mulai meniupkan sinyal penghematan anggaran yang cukup kencang, sementara di sisi lain, eskalasi konflik di Timur Tengah kian memanaskan harga energi global.
Situasi ini memicu awan mendung bagi para pelaku industri yang kini harus memutar otak demi menjaga napas operasional mereka tetap stabil. H. Mohamad Anton, pengusaha senior sekaligus mantan Wali Kota Malang yang akrab disapa Abah Anton, menangkap kegelisahan kolektif ini sebagai sebuah beban yang sangat mengkhawatirkan bagi ketahanan ekonomi nasional.
Baca Juga : Bupati Sanusi Sebut BPOM RI Segera Dirikan UPT di Kepanjen
Analisis mendalam Abah Anton menyoroti bahwa, peringatan dini dari pemerintah mengenai efisiensi anggaran bukan sekadar imbauan administratif, melainkan sinyal bahaya bagi rantai pasok. Ketidakpastian ini menciptakan kecemasan karena dampaknya yang diprediksi akan menyasar pada lonjakan harga material dasar.
Dalam pandangannya, variabel paling krusial yang menjadi penentu nasib para pengusaha adalah stabilitas harga energi. Jika ketegangan di Timur Tengah terus meluas, maka pasokan minyak dunia akan terganggu dan secara otomatis memicu kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri.
"Kunci utama itu memang minyak. Minyak ini memengaruhi segala sektor. Jika BBM sampai naik, maka pesanan atau order akan terdampak karena semua biaya material ikut melambung. Otomatis harga pangan pun akan naik tajam, dan inilah masalah utamanya," ungkap Abah Anton saat ditemui di kediamannya, Sabtu, (28/3/2026).
Lebih lanjut ia menilai, bahwa ketergantungan industri pada energi fosil membuat struktur biaya produksi menjadi sangat rentan terhadap guncangan geopolitik yang terjadi ribuan kilometer dari Indonesia. Lebih jauh lagi, kegelisahan para pengusaha ini berakar pada trauma sejarah yang mendalam. Bayang-bayang krisis ekonomi tahun 1998 masih menyisakan luka kolektif yang sangat ingin dihindari oleh semua pihak.
Menurut Abah Anton, sektor usaha adalah fondasi bagi kesejahteraan masyarakat luas; jika pengusaha goyah, maka nasib jutaan karyawan dan daya beli warga akan menjadi taruhannya. Oleh karena itu, kepastian kebijakan ekonomi dari pemerintah menjadi hal mutlak yang dinanti-nantikan agar para pelaku pasar tidak terjebak dalam spekulasi yang merugikan.
"Ke depan ini jadi beban besar, apalagi bagi para pengusaha. Sekarang, dengan adanya peringatan untuk penghematan dari pemerintah, itu sangat mengkhawatirkan sekali. Dampaknya memang belum terlihat sepenuhnya sekarang, tapi sudah ada semacam peringatan yang membuat was-was," tuturnya membedah potensi efek domino dari krisis energi global.
Baca Juga : Fraksi Golkar Situbondo Setujui Dua Raperda dengan Catatan, Soroti Anggaran hingga Perlindungan UMKM
Ia menambahkan bahwa para kolega bisnisnya kini sedang mengamati dengan saksama seberapa signifikan perubahan ini akan memengaruhi keberlangsungan pabrik dan unit produksi mereka dalam jangka panjang.
Merespons kabar Work From Home (WFH) pemerintah yang mencakup sektor aparatur negara hingga pendidikan, Abah Anton memberikan perspektif kritis namun solutif. Menurutnya, langkah ini tentunya tak bisa hanya dipandang sebagai langkah dengan alasan penghematan BBM atau anggaran. Langkah penghematan melalui pola kerja jarak jauh atau pembelajaran daring bisa menjadi opsi efektif, sebagaimana yang pernah dipraktikkan saat masa pandemi. Namun, ia memberikan catatan penting bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan kualitas pelayanan publik. Penghematan harus diukur secara presisi agar fungsi pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan prima tanpa penurunan standar sedikit pun.
Abah Anton menegaskan bahwa setiap rupiah yang dihemat oleh negara harus memiliki konversi yang jelas terhadap peningkatan layanan di lapangan. Baginya, tidak ada gunanya melakukan penghematan besar-besaran jika pada akhirnya menghambat produktivitas masyarakat dan menciptakan kelesuan ekonomi.
"Harapan kita adalah kepastian ekonomi. Kita sangat takut jika terjadi hal-hal seperti tahun 1998 lagi karena itu pasti akan memengaruhi pengusaha, karyawan, dan seluruh lapisan masyarakat. Kita tidak berharap sejarah itu terulang kembali," pungkasnya.
