JATIMTIMES - Bupati Malang HM. Sanusi mengajak para mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat untuk dapat bersinergi dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Malang dalam rangka memperjuangkan nasih guru honorer yang ada di Kabupaten Malang.
Orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang itu menyampaikan, bahwa permasalahan pendidikan di Kabupaten Malang, utamanya yang menyangkut guru, baik yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun honorer memang cukup kompleks.
Baca Juga : Pemkab Malang Terima Penghargaan Menteri Lingkungan Hidup Sebagai Kabupaten Menuju Bersih
Sanusi menyebut, beberapa permasalahan pendidikan yang pada Jumat (13/2/2026) lalu sempat menjadi sorotan saat aksi demonstrasi Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kabupaten Malang ini memang juga sedang dipikirkan solusi terbaiknya.
Mulai dari kendala pendataan guru dalam siatem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang berdampak pada akses tunjangan dan program pemerintah. Kemudian banyaknya kepala sekolah yang berstatus pelaksana tugas atau plt hingga melebihi batas waktu penetapan jabatan definitif pada 31 Desember 2026.
Menurut Sanusi, hal-hal tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Pemkab Malang hanya bisa mendorong dengan kemampuan yang ada serta batasan-batasan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
"Pemerintah daerah tentu siap mendukung apabila guru honorer nantinya diangkat menjadi ASN. Tetapi kembali lagi semua kewenangan pemerintah pusat dan kita akan terus memperjuangkan," ungkap Sanusi.
Pejabat publik yang dulunya pernah berprofesi sebagai guru di era 1980-an ini menegaskan, bahwa Pemkab Malang tidak diam dalam mengatasi permasalahan pendidikan, utamanya nasib para guru honorer. Ia mengaku bersama Ketua PGRI Kabupaten Malang Dwi Sucipto telah banyak berdiskusi merumuskan formula yang tepat dalam mengatasi permasalahan ini.
"Saya juga mengajak mahasiswa untuk turut bersinergi bersama PGRI dalam memperjuangkan kepentingan pendidikan," kata Sanusi.
Ia juga telah meminta kepada Ketua PGRI Kabupaten Malang Dwi Sucipto untuk dapat segera membentuk tim khusus pendataan guru di Kabupaten Malang. Khususnya para guru honorer di masing-masing satuan pendidikan yang tersebar di 33 kecamatan.
Baca Juga : Fly High and Stay Grounded, Fakultas Vokasi UB Soroti Krisis Mentalitas Global Generasi Muda
"Saat ini, Pemerintah Kabupaten Malang juga telag memberikan bantuan sosial sebesar Rp 500 ribu per bulan kepada guru honorer sebagai bentuk dukungan yang dapat dilakukan di tingkat daerah," ujar Sanusi.
Selain itu, berdasarkan penilaian Ombudsman RI, nilai pendidikan Kabupaten Malang berangsur meningkat. Pasalnya, saat dirinya menjabat sebagai Bupati Malang pertama kali, nilai pendidikan Kabupaten Malang masih sangat jauh di bawah standar. Namun, setelah berbagai upaya dan kerja keras yang telah dilakukan oleh seluruh pihak, nilai pendidikan Kabupaten Malang pada tahun 2026 sebesar 81,35 dengan kategori kualitas baik.
Lebih lanjut, menurutnya sinergi antara mahasiswa dan pemerintah harus terus diperkuat demi kemajuan Bangsa Indonesia, yang tentu dimulai dari daerah. Di Kabupaten Malang sendiri telah hadir sekolah unggulan, yakni SMA Taruna Nusantara yang berlokasi di Kecamatan Pagak.
"Kehadiran sekolah unggulan ini diharapkan mampu melahirkan generasi berprestasi yang dapat mendorong kemajuan pendidikan di Kabupaten Malang," pungkas Sanusi.
