JATIMTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mulai menggelar sosialisasi perdana program RT Berkelas, Senin (20/10/2025). Program tersebut merupakan penerjemahan dari visi misi wali kota Malang, yakni program Rp 50 juta per RT.
Kecamatan Kedungkandang menjadi lokasi pertama pelaksanaan sosialisasi program yang digadang-gadang bakal membawa perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan di tingkat paling bawah, yakni lingkungan RT.
Baca Juga : Bupati Gresik Resmikan SPPG Dapur Hibrid YPPNU Trate, Wujud Komitmen Bersama Penuhi Kualitas Gizi Anak
Kepala Bagian Pemerintahan Kota Malang Yuyun Nanik Ekowati menjelaskan bahwa program RT Berkelas merupakan bentuk penjabaran dari visi Wali Kota Malang Wahyu Hidayat untuk memperkuat peran RT sebagai ujung tombak pemerintahan di wilayah.
“Program Rp50 juta per RT yang ditunggu banyak orang akhirnya digulirkan dan dikemas dengan program RT Berkelas. Ini merupakan langkah awal menuju pelaksanaan di 2026. Jadi, semua proses persiapan harus dimulai sejak akhir 2025,” terang Yuyun.
Menurut dia, kegiatan sosialisasi ini dilakukan serentak di sejumlah kecamatan. Setelah Kedungkandang, malam harinya giliran Kecamatan Lowokwaru yang menjadi lokasi sosialisasi berikutnya.
“Tingkat antusiasme masyarakat luar biasa. Hadir pula berbagai OPD terkait seperti Bagian Pemerintahan, BKAD, Inspektorat, dan Bappeda yang akan mendukung kolaborasi teknis pelaksanaan program ini,” imbuhnya.
Sementara itu, Camat Kedungkandang Fahmi Fauzan mengaku gembira wilayahnya menjadi yang pertama menerima sosialisasi. Menurut dia, kegiatan tersebut memberikan ketenangan bagi para pengurus lingkungan yang selama ini menunggu kejelasan program.
“Kami senang sekali, bukan hanya karena jadi yang pertama, tapi karena informasi teknisnya tersampaikan dengan jelas. Selama ini warga hanya tahu informasi umum. Jadi dengan sosialisasi ini, mereka lebih tenang dan siap menyambut pelaksanaan program,” ujar Fahmi.
Baca Juga : Final Livoli 2025 di Magetan Pecah! Lavani Juara
Ia menilai, RT Berkelas menjadi terobosan penting karena memberikan ruang bagi RT menentukan prioritas pembangunan di lingkungannya. Selama ini, banyak kebutuhan kecil di tingkat RT yang belum terakomodasi karena terbentur prioritas di level RW atau kelurahan.
“Biasanya usulan prioritas baru bisa masuk lewat musrenbang kelurahan, sehingga pelaksanaannya harus menunggu tahun berikutnya. Padahal kebutuhan seperti urban farming di lahan fasum kecil bisa segera dijalankan bila ada kewenangan dan dukungan langsung bagi RT,” jelas Fahmi.
Lebih lanjut, Fahmi berharap para ketua RT tak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada kebutuhan nonfisik yang memberi manfaat langsung bagi warga.
“Pak RT harus mengenali kebutuhan nyata di lingkungannya, bukan hanya terpaku pada nilai Rp50 juta. Gunakan dana itu untuk kegiatan yang benar-benar bermanfaat dan berkesinambungan bagi masyarakat,” pungkasnya.
