JATIMTIMES - Bank Jatim Cabang Kepanjen penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang untuk memberikan dukungan penuh terhadap penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Prosesi MoU dilakukan langsung oleh Pemimpin Cabang Kepanjen Bank Jatim Satria Dananjaya dengan Bupati Malang HM. Sanusi yang disaksikan oleh Direktur Keuangan dan Tresuri Bank Jatim RM. Wahyukusumo Wisnubroto serta jajaran kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Malang yang berlangsung di Peringgitan Pendapa Agung Kabupaten Malang.
Baca Juga : Wali Kota Blitar Anugerahkan Penghargaan kepada 13 Koperasi, Pacu Transformasi dan Digitalisasi
Pemimpin Cabang Kepanjen Bank Jatim Satria Dananjaya menyampaikan, pembaruan MoU ini merupakan wujud komitmen Bank Jatim dalam mendukung penguatan transaksi keuangan daerah Kabupaten Malang. Satria menyebut, dalam MoU yang baru ini terdapat satu poin tambahan yakni dukungan Bank Jatim terhadap penerapan ETPD di lingkungan Pemkab Malang.
"Di MoU yang baru ini kita akan memberikan dukungan terhadap ETPD atau transaksi keuangan digital daerah. Ini menjadi salah satu poin tambahan dari MoU sebelumnya antara Bank Jatim sebagai pengelola keuangan daerah dengan Pemkab Malang," ungkap Satria kepada JatimTIMES, Senin (20/7/2026).
Pihaknya mengatakan, melalui pembaruan MoU ini, Bank Jatim berkomitmen untuk mendukung transaksi keuangan yang lebih modern, digital dan inovatif. Ia pun menegaskan, Bank Jatim akan berupaya untuk memenuhi kebutuhan dari Pemkab Malang, selama tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Nanti untuk peningkatan pendapatan daerah, kita pasti support melalui kredit UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dan juga kredit-kredit lain untuk pemerintah daerah, rumah sakit dan lain-lain. Itu yang akan kita support untuk mempercepat investasi di Kabupaten Malang," kata Satria.
Ia menjelaskan, selama kerja sama berlangsung, dividen yang diberikan Bank Jatim kepada Pemkab Malang selaku pemegang saham dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Dari catatan yang ada, pada tahun 2024 lalu dividen yang diberikan kepada Pemkab Malang sebagai penyertaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 13,8 milliar. Kemudian di tahun 2025, dividen yang diberikan mengalami kenaikan yakni menjadi Rp 14,3 milliar. Sehingga ada kenaikan sekitar Rp 500 juta.
"Dari Bank Jatim pusat sudah menargetkan adanya peningkatan setiap tahun. Di tahun 2026 ini kita targetkan dividen yang diberikan kepada Pemkab Malang meningkat," tutur Satria.
Lebih lanjut, pihaknya pun mendorong agar sinergitas antara Bank Jatim Cabang Kepanjen dengan Pemkab Malang dapat terus terjalin dengan baik. Pasalnya, Bank Jatim yang merupakan Bank Pembangunan Daerah yang di mana Pemkab Malang juga memiliki saham di dalamnya.
"Harapan kami, sinergitas yang telah terjalin dapat terus diperkuat. Karena kita dari rakyat dan untuk rakyat lagi. Dengan sinergi yang semakin meningkat, nanti bisa memberikan impact lagi ke pembangunan daerah Kabupaten Malang," kata Satria.
Sementara itu, Bupati Malang HM. Sanusi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bank Jatim Cabang Kepanjen yang selama ini telah menjadi mitra strategis Pemkab Malang dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Baca Juga : Putusan PTUN Soal Perkara Jalan Mutiara Regency dan Mutiara City, Pemkab Sidoarjo Ajukan Banding
Menurutnya, momentum pembaruan MoU antara Bank Jatim Cabang Kepanjen dengan Pemkab Malang bukanlah sekadar memenuhi aspek administratif atau formalitas kelembagaan. "Lebih dari itu, momentum ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk memperkuat sinergi dalam menghadirkan layanan perbankan yang semakin mudah, aman, cepat, transparan dan akuntabel," ujar Sanusi.
Terlebih lagi, di tengah perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi layanan publik yang semakin pesat, Pemkab Malang juga dituntut untuk terus bertransformasi dalam tata kelola keuangan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, dukungan sektor perbankan menjadi faktor penting dalam mewujudkan sistem pelayanan yang modern, efisien dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Sanusi mengatakan, Bank Jatim sebagai Bank Pembangunan Daerah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ia pun berharap agar sinergi yang terjalin tidak hanya terbatas pada layanan perbankan semata, tetapi juga dapat diperluas pada berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan sektor UMKM, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, serta dukungan terhadap percepatan pembangunan daerah.
Melalui MoU ini, Sanusi berharap pemanfaatan jasa layanan perbankan dapat semakin mengoptimalkan berbagai layanan transaksi keuangan, termasuk pengembangan layanan digital yang memberikan kemudahan bagi seluruh kalangan masyarakat.
"Selain itu, kerja sama ini juga diharapkan mampu mendukung implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), meningkatkan transparansi, memperkuat akuntabilitas, serta meminimalkan berbagai potensi risiko dalam pengelolaan keuangan daerah," pungkas Sanusi.
