JATIMTIMES – Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal berskala besar kini membayangi sektor industri di Jawa Timur (Jatim) seiring adanya rencana relokasi korporasi manufaktur asal Jepang ke Vietnam. Anggota Komisi E DPRD Jatim Puguh Wiji Pamungkas buka suara terkait hal ini.
Ia mendesak pemerintah provinsi untuk segera mengambil tindakan konkret dan tidak bersikap pasif. Puguh merespons informasi dari Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengenai potensi PHK massal di dua perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Pasuruan dan Mojokerto akibat pengalihan fokus bisnis ke pengembangan komponen kendaraan listrik di luar negeri.
Baca Juga : Seniman Jadi Pegawai Pemprov Jatim Gadungan, Tipu Ratusan Warga di Malang Berkedok Bantuan UMKM
“Ancaman terjadinya PHK di Jawa Timur ini tidak boleh dianggap enteng. Ketika ribuan pekerja kehilangan pekerjaan, maka mereka juga kehilangan sumber penghasilan. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh keluarga pekerja, tetapi juga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat dan perekonomian daerah,” kata Puguh, Rabu (24/6/2026).
Puguh memproyeksikan bahwa hilangnya lapangan pekerjaan bagi ribuan buruh pabrik tersebut akan memicu guncangan sosial-ekonomi yang merambat ke berbagai sektor kehidupan masyarakat. Penurunan pendapatan secara mendadak dipastikan bakal menekan kurva daya beli konsumsi rumah tangga yang berujung pada perlambatan aktivitas usaha daerah.
“Ketika masyarakat kehilangan pendapatan, daya beli akan turun. Kalau daya beli turun, tentu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan aktivitas usaha di daerah. Ini yang harus diwaspadai bersama,” urai Puguh.
Menurutnya, kelalaian dalam merespons indikator peringatan dini ketenagakerjaan ini berisiko memicu persoalan sosial yang jauh lebih luas jika tidak diantisipasi sejak dini melalui skenario penanganan yang matang.
Sebagai langkah strategis, Puguh meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur segera bergerak cepat melakukan mitigasi. Salah satu solusi konkret yang ditawarkan adalah pembentukan Satgas PHK guna menyiapkan skenario penanganan yang jelas, termasuk melakukan pendataan pekerja terdampak berdasarkan nama dan alamat.
Parlemen juga mendorong pengoptimalan peran Balai Latihan Kerja (BLK) milik Pemprov Jatim sebagai instrumen penyelamatan tenaga kerja melalui program peningkatan kompetensi (reskilling).
Baca Juga : PLN Malang Gelar Khitan Gratis, 31 Anak Dhuafa Dapat Tabungan Pendidikan
“Satgas PHK perlu dipertimbangkan. Kemudian pemerintah juga harus melakukan pendataan pekerja terdampak dan menyiapkan berbagai alternatif solusi, termasuk pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) milik Pemprov Jatim agar mereka memiliki keterampilan baru dan bisa kembali bekerja atau bahkan mandiri berwirausaha,” jelasnya.
Di sisi lain, Puguh menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap pemenuhan hak-hak normatif pekerja apabila kebijakan pemutusan hubungan kerja dari korporasi tersebut tidak dapat dihindari. Jaminan pesangon, tabungan hari tua, hingga hak kelayakan BPJS Ketenagakerjaan harus dikawal penuh oleh pemerintah agar tidak ada buruh yang dirugikan.
“Jangan sampai ketika PHK terjadi, pemerintah baru mencari solusi. Yang dibutuhkan saat ini adalah langkah antisipasi dan perlindungan sejak awal agar masyarakat tidak menjadi korban dari gejolak ekonomi dan industri yang sedang berlangsung,” pungkas Puguh.
