JATIMTIMES - Sejumlah investor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendatangi kantor Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyampaikan protes. Mereka mengaku kecewa karena dapur MBG yang telah dibangun dengan investasi miliaran rupiah hingga kini belum juga beroperasi.
Aksi tersebut menjadi sorotan setelah video dan foto-foto protes beredar luas di media sosial. Dalam rekaman yang beredar seperti dilansir dari akun Instagram @trendingbuzz.id, sejumlah investor mempertanyakan kejelasan nasib dapur MBG yang telah mereka bangun, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Baca Juga : Soal Hotel Aston, DPRD Kota Malang: Kami Cari Solusi, Tak Ingin Rugikan Pihak Manapun
Para investor mengaku telah mengeluarkan modal besar untuk membangun fasilitas dapur sebagai bagian dari pelaksanaan program MBG. Namun hingga saat ini, mereka belum memperoleh kepastian terkait operasional maupun kelanjutan program yang melibatkan dapur tersebut.
"Sekitar tujuh bulan teman-teman di daerah membangun dengan investasi miliaran rupiah, sampai detik ini belum ada kejelasan," ujar seorang investor dalam video yang beredar di media sosial, Selasa (9/6/2026).
Situasi di kantor BGN sempat memanas. Dalam video yang sama, terlihat adu mulut antara sejumlah investor dan petugas keamanan. Seorang pria berbaju cokelat bahkan terdengar berteriak dan menantang petugas.
"Pukul ayo pukul," teriak pria tersebut dalam rekaman yang beredar.
Menanggapi polemik tersebut, Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menjelaskan bahwa persoalan yang terjadi bukan karena dapur MBG dihentikan operasionalnya. Menurut dia, masalah utama adalah investor dapur di wilayah 3T yang masih menunggu kepastian mengenai kelanjutan program.
"Bukan dihentikan dapurnya. Mereka adalah investor dapur 3T yang merasa sudah membangun fasilitas, tetapi belum mendapatkan kejelasan terkait kelanjutannya. Saya sendiri baru masuk pada September 2025, sehingga tidak mengetahui secara rinci kebijakan sebelumnya maupun proses yang telah berjalan. Nanti akan kami konsultasikan dengan DPR dan pihak terkait untuk mencari solusi terbaik," ujar Nanik.
Baca Juga : Pemprov Sabet WTP 11 Kali Berturut-turut, Puguh DPRD Jatim Beri Sederet Catatan Kritis
Ia menegaskan bahwa dirinya baru menjabat sejak September 2025 sehingga belum memiliki informasi lengkap mengenai kebijakan yang diterapkan sebelumnya terkait pembangunan maupun pengoperasian dapur MBG.
Lebih lanjut, Nanik menyebut pihaknya akan berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta sejumlah pihak terkait guna mencari jalan keluar atas persoalan yang dihadapi para investor.
Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian bagi para investor yang telah menanamkan modal dalam pembangunan dapur MBG, khususnya di wilayah 3T yang menjadi salah satu fokus program pemenuhan gizi nasional.
Hingga kini, para investor masih menunggu kejelasan mengenai status dan operasional dapur yang telah mereka bangun agar dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
