JATIMTIMES – Keberhasilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-11 kalinya secara beruntun mendapat catatan kritis dari Anggota Komisi E DPRD Jatim Puguh Wiji Pamungkas.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim ini mengingatkan bahwa capaian administratif yang diraih pada tahun 2026 ini jangan sampai membuat pemerintah daerah berpuas diri.
Baca Juga : SPPG di Jombang Berhenti Operasi Gegara Dana BGN Belum Cair
Puguh menegaskan bahwa predikat WTP pada prinsipnya hanya menilai kewajaran laporan keuangan secara administratif, bukan mengukur efektivitas anggaran terhadap realitas sosial di lapangan. Oleh karena itu, ia mendesak agar tata kelola keuangan yang akuntabel ini diselaraskan dengan pembangunan substantif yang berdampak nyata bagi masyarakat.
"Meski hal ini menunjukkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan, catatan kritis tetap diperlukan agar capaian administratif ini benar-benar berkontribusi pada pembangunan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di Jawa Timur," ujar Puguh, Selasa (9/6/2026).
Untuk memperkuat sederet catatan kritisnya, Puguh membeberkan sejumlah data dan fakta pembangunan di Jawa Timur hingga kondisi akhir tahun 2025 yang dinilai masih menyisakan banyak pekerjaan rumah (PR) besar bagi pihak eksekutif.
Di sektor perekonomian, persentase penduduk miskin di Jatim tercatat masih berada di angka kisaran 9,3 persen, meskipun kemiskinan ekstrem berhasil ditekan hingga 0,29 persen.
Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jatim berada di angka 4,2 persen. Walau angka pengangguran tersebut lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 5,3 persen, jumlah pengangguran dinilai masih menumpuk tinggi di kawasan perkotaan.
Sektor kualitas hidup juga tidak luput dari sorotan tajam. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jatim tahun 2025 memang naik tipis ke angka 74,65 dari tahun sebelumnya yang berada di angka 74,00.
Namun, raihan tersebut nyatanya masih tertinggal jauh di bawah DKI Jakarta yang telah menembus 81,65. Tragisnya, kesenjangan antarwilayah di Jatim sangat kontras, di mana IPM Kota Surabaya sudah mencapai angka 82,0 sedangkan Kabupaten Sampang masih terpuruk di angka 66,5.
"Masih ada ketimpangan akses air bersih, sanitasi, dan perumahan layak di wilayah pedesaan. Di sektor kesehatan, kasus TB (Tuberkulosis) bahkan masih menyentuh angka sekitar 50 ribu kasus per tahun, ditambah distribusi tenaga kesehatan yang belum merata. Begitu pula infrastruktur, proyek tol dan pelabuhan memang pesat, tetapi konektivitas di desa-desa terpencil masih sangat terbatas," urainya.
Baca Juga : BPK Temukan Proyek Molor hingga Kelebihan Bayar, Gubernur Khofifah: Ini Jadi Atensi Serius
Melihat jurang ketimpangan yang masih lebar tersebut, Puguh mendorong Pemprov Jatim untuk segera merumuskan empat arah kebijakan taktis yang saling terintegrasi. Langkah pertama yang harus ditempuh adalah memperluas cakupan audit kinerja berbasis outcome antara BPK dan Pemprov Jatim, sehingga pemeriksaan tidak mandek di atas kertas melainkan menyisir dampak langsung sosial-ekonomi masyarakat.
Selanjutnya, alokasi anggaran daerah wajib diarahkan secara masif untuk penguatan layanan dasar, mulai dari pembenahan kesehatan primer, penyediaan pendidikan berkualitas, hingga pemberian jaminan perlindungan bagi para pekerja.
Arah kebijakan ketiga adalah menuntut komitmen eksekutif untuk melakukan pemerataan pembangunan dengan memfokuskan porsi anggaran ke daerah-daerah yang angka IPM-nya masih rendah agar tidak semakin tertinggal. Terakhir, Puguh mendesak dibukanya transparansi publik melalui penyediaan dashboard pembangunan yang bisa diakses secara bebas agar masyarakat luas dapat ikut mengawasi jalannya realisasi anggaran.
Lebih lanjut, tokoh inspiratif asal Malang Raya ini kembali mengingatkan bahwa setiap rupiah anggaran yang keluar dari APBD harus berorientasi murni pada kemaslahatan publik.
"Predikat WTP adalah prestasi administratif penting, tetapi harus ditindaklanjuti dengan kebijakan substantif. Pemprov Jatim perlu memastikan setiap rupiah anggaran berdampak nyata pada pengentasan kemiskinan, peningkatan IPM, penurunan pengangguran, pemerataan wilayah, dan kualitas hidup masyarakat," pungkasnya.
