JATIMTIMES – Ancaman musim kemarau panjang yang diprediksi bakal mengepung Pulau Madura dalam beberapa bulan ke depan mendapat perhatian serius dari kalangan legislatif. Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur (Jatim), Harisandi Savari, buka suara terkait hal ini.
Legislator asal Dapil Madura ini mendesak Pemerintah Provinsi Jatim bersama pemerintah kabupaten (pemkab) setempat untuk segera mengambil langkah mitigasi taktis guna mengamankan ketersediaan air bersih bagi warga.
Baca Juga : Diana Sasa Cek Tambang Sayutan, Desak Pemprov Segera Lakukan Evaluasi Total
Ia menegaskan bahwa potensi kekeringan pada tahun 2026 ini tidak boleh lagi dipandang sebagai persoalan musiman biasa. Karakteristik geografis Madura dan keterbatasan sumber air menjadikan wilayah ini sangat rentan, sehingga kelalaian antisipasi sejak dini dinilai dapat melumpuhkan kebutuhan dasar sekaligus roda ekonomi masyarakat.
“BPBD Jawa Timur dan pemerintah daerah setempat harus segera memetakan kawasan yang berpotensi mengalami krisis air bersih dan menyiapkan langkah penyediaan air bagi masyarakat,” ujar Harisandi, dikonfirmasi Selasa (9/6/2026).
Catatan kritis dari legislatif ini sejalan dengan rilis resmi BMKG Trunojoyo Sumenep yang memprediksi cuaca di Pulau Garam akan semakin kering. Fenomena ini dipicu oleh menguatnya pergerakan angin timuran yang bertiup dari Benua Australia.
Dampaknya, pembentukan awan hujan di langit Madura menyusut drastis. Kondisi tersebut memicu penyinaran matahari yang sangat menyengat pada siang hari, serta suhu udara malam yang cenderung lebih dingin akibat pelepasan panas bumi yang berlangsung lebih cepat. BMKG memperkirakan puncak gelombang kemarau ini akan terjadi pada periode Juli hingga September 2026.
Mengingat ancaman nyata yang membayangi ratusan ribu kepala keluarga tersebut, Harisandi yang juga menjabat sebagai Ketua Kadin Pamekasan ini meminta instansi terkait tidak pasif dan menunggu krisis benar-benar pecah di lapangan.
“Jangan sampai saat masyarakat sudah kesulitan mendapatkan air bersih, pemerintah baru bergerak. Antisipasi harus dilakukan sekarang agar dampaknya bisa diminimalkan,” tegas legislator Fraksi PKS ini.
Baca Juga : Pemkot Surabaya Lanjutkan Penataan Ruang Basement Eks Hi-Tech Mal
Lebih lanjut, Komisi D DPRD Jatim meminta momentum sebelum puncak kemarau ini dimanfaatkan optimal untuk memperkuat infrastruktur mitigasi. Mulai dari penyiapan tandon air portabel di titik rawan, koordinasi armada tangki distribusi air bersih, hingga penyamaan visi operasional antara BPBD, PDAM, dan seluruh pemangku kepentingan di empat kabupaten Madura.
Di sisi lain, Harisandi juga mengetuk kesadaran kolektif masyarakat Madura untuk mulai mengubah pola konsumsi air secara bijak sebagai benteng pertahanan pertama menghadapi kemarau panjang.
“Kami mengimbau masyarakat Madura untuk menghemat penggunaan air dan mulai bersiap menghadapi potensi kekeringan sejak dini. Jangan menunggu sampai kondisi krisis terjadi. Air adalah kebutuhan dasar masyarakat, karena itu kesiapsiagaan menghadapi kekeringan harus menjadi prioritas bersama,” pungkasnya.
