JATIMTIMES - Kasus pencurian grille atau penutup saluran drainase di kawasan Jalan Sunandar Priyo Sudarmo, Kota Malang, menjadi perhatian serius pemerintah. Selain menimbulkan kerugian aset infrastruktur, hilangnya penutup drainase tersebut dinilai berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat yang melintas di kawasan tersebut.
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang saat ini masih melakukan pendataan terkait jumlah titik grille yang hilang sekaligus memastikan status kewenangan saluran drainase yang terdampak.
Baca Juga : Polres Malang Libatkan 120 Personel pada Operasi Patuh Semeru 2026, Siap Tindak Pelanggar Lalu Lintas
Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto, mengaku belum dapat memastikan besaran kerugian akibat aksi pencurian tersebut. Sebab, pihaknya masih menunggu hasil pengecekan langsung di lapangan.
"Wah, saya belum melihat juga. Kan berapa titik juga, kan kita belum melihat juga materialnya," ujar Dandung saat dikonfirmasi, Sabtu (6/6/2026).
Tak hanya menghitung kerugian, DPUPRPKP juga akan menelusuri kewenangan pengelolaan saluran drainase yang kehilangan penutup tersebut. Pasalnya, Jalan Sunandar Priyo Sudarmo merupakan bagian dari ruas jalan nasional sehingga perlu dipastikan pihak yang bertanggung jawab atas infrastruktur di lokasi tersebut.
"Terus kita lihat kewenangan nanti kita lihat kewenangannya juga, itu punya siapa. Kan kalau di sepanjang mulai Jalan Kolonel Sugiono-Raden Intan itu kan jalan nasional," tuturnya.
Menurut Dandung, keberadaan penutup drainase memiliki fungsi penting untuk menjaga keselamatan pengguna jalan. Jika saluran dibiarkan terbuka, risiko kecelakaan dapat meningkat, terutama bagi pengendara roda dua maupun pejalan kaki yang melintas pada malam hari atau saat kondisi cuaca kurang mendukung.
Selain itu, saluran yang kehilangan penutup juga berpotensi memicu persoalan lain seperti berkurangnya kenyamanan lingkungan dan meningkatnya kemungkinan sampah masuk ke dalam drainase.
"Ya kerugiannya kalau enggak ada grille-nya kan bisa membahayakan pengguna. Yang jelas terkait dengan kenyamanan masyarakat," imbuhnya.
Baca Juga : Cerita di Balik Evakuasi Pendaki Ilegal Semeru: Metode Slope Rescue, Terkendala Longsor hingga Debu Vulkanik
Menyikapi kejadian tersebut, DPUPRPKP mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif menjaga fasilitas publik. Warga diminta tidak hanya menjadi saksi apabila melihat aksi pencurian maupun perusakan aset milik pemerintah, tetapi juga segera melaporkan kepada pihak berwenang.
"Kalau kami imbau juga masyarakat ikut menjaga juga. Kalau tahu seperti itu, jangan cuma dilihat toh, tapi ya harus dilakukan tindakan. Ikut menjagalah," jelas Dandung.
Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap fasilitas umum tidak dapat dilakukan pemerintah sendirian. Dibutuhkan keterlibatan masyarakat agar infrastruktur yang dibangun menggunakan anggaran negara tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.
"Mari kita jaga bersama-sama. Kalau mengetahui tindakan-tindakan jahil seperti itu, jangan hanya dilihat, dilaporkan. Kalau pas tahu, ya langsung ditegur, langsung dipegang atau gimana seperti itu," pungkasnya.
