JATIMTIMES - Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur Sri Untari Bisowarno mendorong optimalisasi keberadaan sekolah swasta di Provinsi Jawa Timur untuk dapat menjadi solusi atas keterbatasan kuota murid baru pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat.
Perempuan yang akrab disapa Untari ini menyampaikan, di tahun 2026 ini terdapat 600 ribu lebih lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat di Provinsi Jawa Timur yang berhak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK atau sederajat. Namun, kuota yang tersedia bagi murid baru pada jenjang SMA/SMK atau sederajat di Provinsi Jawa Timur hanya sekitar 240 ribu lebih.
Baca Juga : Sapi Kurban Presiden Prabowo Berbobot Satu Ton Diserahkan ke Masjid Sabilillah
"Memang ada lulusan SMP negeri dan swasta berjumlah 600 ribuan lebih, tetapi daya tampung kita hanya 240 ribuan dan itu memang banyak yang tidak bisa tertampung," ungkap Untari kepada JatimTIMES.com.
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, keterbatasan kuota atau daya tampung untuk murid baru pada jenjang SMA/SMK atau sederajat di Provinsi Jawa Timur merupakan satu permasalahan yang harus diselesaikan. Salah satu penyelesaian atas permasalahan tersebut yakni optimalisasi sekolah swasta yang ada di Provinsi Jawa Tkmur. "Kita kan punya sekolah-sekolah swasta. Sekolah-sekolah swasta ini juga harus diberdayakan, jangan semuanya diambil sama negeri," ujar Untari.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur daerah pemilihan Malang Raya ini juga menyebut, sekolah negeri maupun swasta sama saja. Selain itu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah juga tidak membeda-bedakan status sekolah tersebut.
Pasalnya, baik negeri maupun swasta semuanya mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat dan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
"Makanya kita membantu melalui BOS dan BPOPP. Jadi BOS dari pemerintah pusat, BPOPP untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk sekolah negeri dan swasta," kata Untari.
Namun, yang menjadi permasalahan lanjutan yakni terdapat efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Hal itu menyebabkan adanya pengurangan pengalokasian BPOPP untuk para pelajar di Provinsi Jawa Timur.
"Jadi kemarin itu sudah kita alokasikan Rp 9,4 triliun untuk pendidikan di tahun 2025. Di tahun 2026 ini tinggal Rp 8,5 triliun, berkurangnya sekitar Rp 1 triliun. Ya kami akhirnya mengurangi berbagai-berbagai (anggaran), termasuk BPOPP berkurang. Karena BPOPP kan kekuatan fiskalnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur," jelas Untari.
Baca Juga : Selamatkan Peternak, Khusnul Khuluk Desak Pemerintah Serap Telur lewat MBG
Pihaknya pun berharap agar pemerintah pusat tidak lagi mengurangi dana Transfer ke Daerah (TKD) maupun Dana Alokasi Umum (DAU) ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pasalnya, anggaran yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebagian dialokasi untuk pendidikan yang bertujuan pada peningkatan sumber daya manusia.
"Harapan kami kepada pemerintah pusat agar tidak mengurangi lagi TKD, DAU, supaya tidak terjadi pengurangan cara kita membina dan mendidik anak kita. Ini kan berkaitan dengan sumber daya manusia. Di mana sumber daya manusia ini merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pembangunan," beber Untari.
Terlebih lagi, pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran (TA) 2025 Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa disebutkan bahwa usia harapan lama sekolah sebesar 13,44 tahun atau sekitar anak dengan kelas delapan SMP.
"Kemarin di LKPJ Ibu Gubernur usia harapak lama sekolah baru 13,44 tahun, artinya hanya SMP kelas dua. Itu saja semester pertama. Harapan kita dengan banyaknya angka putus sekolah turun, ini usia harapan lama sekolah bisa semakin lama," pungkas Untari.
