JATIMTIMES – Bencana banjir luapan yang menerjang sejumlah titik di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Senin (30/3/2026) sore, mengungkap fakta lama yang tak kunjung tuntas. Persoalan ekologi ini disebut berakar pada masifnya alih fungsi lahan di wilayah hulu yang kian mengkhawatirkan.
Dalam tinjauan lapangan di aliran Kali Krecek hingga kawasan Dusun Wonorejo, Wali Kota Batu, Nurochman, mendapati bahwa wilayah tangkapan air kini kehilangan fungsinya. Perubahan bentang alam, baik untuk sektor pertanian maupun pembangunan wisata, disebut menjadi biang keladi utama besarnya debit air bercampur lumpur yang menerjang permukiman.
Baca Juga : Tebing 18 Meter di Tulungrejo Kota Batu Longsor, Akses ke Pura Luhur Giri Arjuna Sempat Terputus
"Masalah utamanya tetap sama, alih fungsi lahan. Ini sangat membahayakan masyarakat kita jika tidak ada langkah konkret segera. Potensi kiriman air dan lumpur ini jelas kontribusi dari alih fungsi lahan di bagian atas," tegasnya saat ditemui JatimTIMES, Selasa (31/3/2026).
Fenomena yang paling disoroti adalah pergeseran komoditas pertanian. Ia mencontohkan banyak lahan apel yang sebelumnya memiliki daya serap air cukup baik, kini berubah menjadi lahan sayur semusim. Di mana pertanian hortikultura dianggap lebih menguntungkan lebih cepat.
Kondisi ekonomi yang sulit di sektor apel membuat petani beralih ke tanaman yang lebih cepat menghasilkan secara finansial, namun minim perlindungan terhadap erosi.
Pria yang akrab disapa Cak Nur itu tidak menampik adanya praktik pragmatis di level penggarap lahan, terutama yang berada di kawasan hutan. Pohon-pohon tegakan yang seharusnya menjadi pelindung alami disinyalir sengaja dimatikan agar sinar matahari bisa langsung menyinari tanaman sayur di bawahnya.
"Masyarakat mungkin tidak sabar menunggu hasil tanaman keras yang panennya tahunan, lalu menanam sayur yang 3-6 bulan bisa panen. Pohon-pohon pelindung ditebang atau dimatikan pelan-pelan demi suburnya tanaman mereka. Ini cara berpikir jangka pendek yang risikonya fatal bagi keselamatan warga di bawah," tambahnya.
Tak hanya sektor pertanian, geliat investasi sektor wisata yang kurang memperhatikan lingkungan di kawasan Bumiaji juga dinilai turut memicu bahaya ekologis jangka panjang di Kota Batu.
Baca Juga : Ramai Kabar BBM Naik, Ini Penjelasan Resmi Pemerintah yang Bikin Tenang
Dikatakannya, munculnya titik wisata di area tangkapan air harus dibarengi dengan komitmen ketat terhadap aturan tata ruang, yakni rasio bangunan 30 persen dan lahan terbuka hijau 70 persen.
"Investasi di Batu silakan, tapi komitmen lingkungan itu wajib dan mutlak. Saya tekankan kepada para investor, jangan hanya cari keuntungan tapi abai pada keselamatan masa depan kawasan Batu. Rasio lahan hijau itu tidak boleh ditawar," tutur mantan Wakil Ketua DRPD Kota Batu itu.
Kondisi diperparah dengan minimnya sistem terasering pada pertanian di lahan miring. Petani cenderung menggunakan pola tanam "gulutan" atau gulud, yakni hamparan langsung tanpa penahan. Akibatnya, saat hujan deras mengguyur, tanah dengan mudah hanyut dan berubah menjadi banjir lumpur yang bahkan sanggup menggerus aspal jalan hingga sepanjang 50 meter.
"Kami belum bisa mengambil kesimpulan menyeluruh terkait pengamanan jangka panjang. Setelah ini kami akan ke titik lain untuk melihat sejauh mana tingkat alih fungsi lahan ini. Yang jelas, menjaga kelestarian lingkungan dan menjamin keselamatan masyarakat jauh lebih penting dari segalanya," pungkas Cak Nur.
