Pencairan THR Sejumlah ASN Terancam Molor, Ini Kata Menteri Keuangan  | Situbondo TIMES

Pencairan THR Sejumlah ASN Terancam Molor, Ini Kata Menteri Keuangan 

Apr 25, 2022 14:13
Menteri Keuangan, Sri Mulyani.(Foto: Istimewa).
Menteri Keuangan, Sri Mulyani.(Foto: Istimewa).

JATIMTIMES - Pemerintah telah mengumumkan bahwa pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi para Aparatur Sipil Negara mulai berlangsung pada H-10 Idul Fitri. Seluruh kementerian dan lembaga dapat menyampaikan surat perintah membayar kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sejak 18 April 2022 dan pembayaran THR dapat langsung berjalan.

Di tengah kabar bagus untuk kalangan ASN tersebut, ternyata baru-baru ini juga beredar kabar terkait adanya kemungkinan keterlambatan pencairan THR terhadap sejumlah ASN. Menyikapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan jika hal itu terjadi kemungkinan karena ada masalah teknis. 

Baca Juga : Sederet Tradisi Lebaran Unik di 12 Negara, di Turki Cuma Laki-Laki yang Salat Id di Masjid

"Dalam hal THR itu belum bisa dibayarkan karena masalah teknis. Sampai dengan sebelum hari raya, THR tetap dapat dibayarkan setelah hari raya idul fitri, tetapi tentu kami berharap ini bisa dibayar sebelum Idul fitri," ujar Sri Mulyani dikutip dari berbagai media belum lama ini. 

Namun, upaya maksimal akan dikerahkan agar hal tersebut tidak terjadi. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pemerintah telah mencairkan total dana sebesar Rp 21,17 triliun untuk penyaluran THR PNS dan pensiunan. Proses pencairan pun sudah dilakukan sejak awal pekan kemarin.

Sebagai informasi, THR bagi ASN akan diberikan kepada 8,8 juta orang. Rinciannya, 1,8 juta oran untuk ASN pusat, 3,7 orang untuk ASN di daerah dan 3,3 juta orang penerima THR berasal dari pensiunan. 

Sementara itu, pemerintah telah menganggarkan alokasi untuk pembayaran THR 2022 yang diperuntukkan para ASN dan pensiunan yakni sebesar Rp 34,3 triliun. Penyaluran THR dari alokasi anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L) sebesar Rp 10,3 triliun ditujukan untuk ASN pusat, TNI, dan Polri.

Baca Juga : Bupati Hendy Larang Pejabat Gelar Open House saat Lebaran

Kemudian, dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp 15 triliun ditujukan untuk ASN daerah, termasuk PNS daerah dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Lalu, dari Bendara Umum Negara senilai Rp 9 triliun ditujukan untuk para pensiunan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik
thr asn Menteri Keuangan

Berita Lainnya