Mensos Juliari (Foto:  Alinea.ID)
Mensos Juliari (Foto: Alinea.ID)

Susul Menteri KKP Edhy Prabowo, Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dalam statusnya ini, Juliardi diduga terlibat kasus dugaan kasus suap terkait bantuan sosial (bansos) virus Covid-19.  

Namun, berbeda dengan Edhy yang penangkapannya dilakukan dengan OTT, Juliardi justru menyerahkan diri langsung ke KPK. Juliardi menyerahkan diri ke KPK pada Minggu (6/12/2020) dini hari.  

Baca Juga : Back Up Pemprov Tangani Covid, Ini yang Bakal Dilakukan Kodam V Brawijaya dan Polda Jatim

Ia tiba di gedung merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan sekitar pukul 02.50 WIB. Tiba dengan mengenakan pakaian serba hitam, topi dan masker, Juliardi tampak didampingi oleh sejumlah orang.

Menaiki anak tangga di kantor KPK, Juliardi sempat melambaikan tangan kepada awak media.  

Foto: Mensos Juliari Batubara Serahkan Diri ke KPK
Foto: detik.com

Kabar ini pun dibenarkan oleh jubir KPK Ali Fikri.

"Tersangka JBP menyerahkan diri ke KPK," ujarnya.  

Sebelumnya diketahui KPK sudah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus ini. Tiga orang sudah ditahan di rutan KPK.

"Saudara MJS ditahan di rutan KPK cabang Gedung Merah Putih. Kedua saudara AIM ditahan di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur. Yang ketiga saudara HS ditahan di Rutan KPK Kavling C1," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam pernyataan pers.

Di sisi lain, kini KPK masih mengunggu satu tersangka lagi untuk menyerahkan diri. Hingga kini, Juliardi pun masih menjalani pemeriksaan terkait kasus yang melibatkan dirinya.  

Baca Juga : Wali Kota Malang Positif Covid, Rumah Dinas Disemprot Disinfektan

Firli pun lantas meminta agar pelaku korupsi anggaran soal Covid-19 dituntut hukuman mati. Hal ini sebelumnya sudah disampaikan Firli pada Juli lalu.  

Ia mengklaim telah mengingatkan jika tindak pidana korupsi di masa bencana atau pandemi dapat diancam dengan hukuman mati.  

"Ini tidak main-main. Ini saya minta betul nanti kalau ada yang tertangkap, saya minta diancam hukuman mati. Bahkan dieksekusi hukuman mati," terang Firli Gedung Transmedia, Jakarta, Rabu (29/7) lalu.

Tindakan ini pun sudah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Dalam pasal itu dijelaskan bahwa hukuman mati bisa dijatuhkan jika korupsi dilakukan saat terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.