Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (Foto:Rmol.id)
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (Foto:Rmol.id)

Serangan kembali diterima oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kali ini terkait dengan penerapan kembali aturan ganjil-genap oleh Pemprov DKI di masa PSBB transisi.  

Hal ini justru menuai kritikan dari kubu Anies sendiri. Diketahui Gerindra merupakan partai pengusung Anies yang berhasil menduduki kursi DKI 1.  

Baca Juga : Anggota KAMI Merupakan Tokoh Berpengaruh di Masyarakat, Presiden Jokowi Diminta Waspada

Aturan ganjil genap di masa PSBB transisi ini, dimulai pada Senin (3/8/2020). Dikatakan oleh Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Pemprov DKI Jakarta, Syafrin Liputo jika ada perbedaan tujuan antara pemberlakuan ganjil-genap saat situasi Covid-19 dan sebelum.  

"Sebelum COVID, tujuannya memindahkan orang dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Saat ini adalah mengefektifkan kebijakan yang sudah dibuat DKI secara holistik (menjaga kesehatan tubuh), sejak dari hulu hingga hilir," ujar Syafrin.

Syafrin lantas mengklaim jika sejak hari pertama terjadi penurunan jumlah mobilitas kendaraan. "Ada (penurunan), angkanya sedang dihitung," paparnya.

Sayangnya, penerapan ganjil-genap itu justru menerima kritikan dari dua partai pengusung Anies, yakni Gerindra dan PKS. Anggota F-PKS DPRD DKI, Abdul Azis mengatakan jika dalam dua pekan kebijakan ini dinilai tak efektif.

Menurut Abdul Azis lebih baik aturan ini dibatalkan saja. Abdul Azis mengatakan jika kendaraan pribadi saat ini masih terbilang aman dari resiko penularan Covid-19.  

"Jika dalam 2 pekan tak efektif dan pengguna angkutan umum melonjak, lebih baik dibatalkan," ujar Abdul.  

Baca Juga : Bantu Viralkan! Seorang Tunawicara Bersepeda dari Malang ke Jakarta Mencari Orangtuanya

Sementara, Gerindra melempar kritik lebih keras. Sekretaris F-Gerindra DPRD DKI, Purwanto menilai jika kebijakan itu justru berpotensi meningkatkan penularan Covid-19.  

"Saya lihat kebijakan Anies ini kontradiktif dengan perpanjangan PSBB, Karena kemungkinan untuk penularan lebih besar di transportasi umum maupun di kantor," kata Purwanto. 

Pemprov DKI, kata Purwanto seharusnya bisa menahan diri terkait penerapan kembali ganjil-genap. Hal itu perlu dilakukan lantaran untuk menekan agar tidak terjadi kerumunan di transportasi umum.