Cegah Terulangnya Kasus Kelangkaan LPG 3 Kg Subsidi, DPRD Banyuwangi Minta Pertamina Tingkatkan Pengawasan Distribusi 

JATIMTIMES- Para wakil rakyat  menilai lemahnya pengawasan distribusi merupakan salah satu pemicu kelangkaan LPG 3 Kg subsidi pada saat masyarakat membutuhkan.

Komisi II DPRD Banyuwangi meminta agar Pertamina meningkatkan pengawasan distribusi LPG 3 Kg subsidi atau gas melon agar kasus  kelangkaan yang terjadi menjelang dan setelah Hari Raya Idul Fitri tidak terulang kembali.

Baca Juga : 11 Negara Asia Krisis BBM Akibat Perang Iran vs AS-Israel, Indonesia Ikut Terancam?

Hal tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPRD bersama Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, Bagian Perekonomian Pemkab Banyuwangi, Pertamina dan perwakilan agen LPG 3 Kg, serta stakeholder terkait lain di Ruang Rapat Khusus DPRD Banyuwangi pada Kamis (26/03/2026).

Menurut Ketua Komisi II DPRD Banyuwangi, Emy Wahyuni Dwi Lestari, LPG 3 Kg merupakan kebutuhan penting bagi rumah tangga prasejahtera dan pelaku UMKM. Karena itu, stabilitas harga dan kelancaran distribusi harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

“Gas LPG 3 kg merupakan kebutuhan pokok warga. Kelangkaan dan harga tinggi sangat berdampak ke kehidupan sehari-hari. Pemkab Banyuwangi bersama Pertamina diharapkan memperbaiki sistem pengawasannya seperti pengawasan terhadap pupuk subsidi,“ ujarnya.

Selanjutnya para agen LPG 3 Kg  wajib melakukan pengawasan ketat terhadap pangkalan. Karena pangkalan menjadi ujung tombak distribusi langsung ke konsumen akhir sehingga apabila terjadi pelanggaran, pangkalan yang bertanggung jawab menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

“Pertamina diminta untuk mengevaluasi sistem distribusi LPG 3 kg secara menyeluruh menyusul kelangkaan yang sering terjadi dan tidak tepat sasaran subsidi. Harus ada regulasi yang mengatur penjualan LPG 3 Kg di tingkat pengecer untuk menjada stabilitas harga sesuai HET yang telah ditentukan,“ tambah Politisi asal Partai Demokrat tersebut.

Pemerintah diharapkan mampu melakukan pengawasan ketat rantai distribusi dan akan mengevaluasi kebijakan ini untuk menindak oknum pengecer yang menjual di atas harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan.

Selain terkait pengawasan distribusi, Komisi II juga meminta adanya  penambahan kuota LPG 3 Kg subsidi menjelang hari raya keagamaan seperti Idul Fitri untuk antisipasi kelangkaan atas tingginya permintaan masyarakat.

“Kuota LPG 3 Kg tahun 2026 ini lebih kecil dibandingkan dengan kuota yang kita terima di tahun 2025 lalu atas dasar tingkat kemiskinan Banyuwangi yang juga semakin turun, kuota LPG 3 Kg subsidi itu dasarnya dari DTKS,“ imbuhnya.

Kepala Dinas Koperasi,Usaha Mikro dan Perdagangan, RR Nanin Oktaviantie mengatakan pihaknya sejak awal telah berupaya kepada Pertamina untuk menambah kuota LPG 3 Kg subsidi agar masyarakat khususnya warga prasejahtera dengan mudah mendapatkan gas melon menjelang hari raya Idul Fitri.

Baca Juga : WFH ASN Bisa Jadi Sekadar Simbol Jika Tak Disiapkan Matang, Pakar UB Ingatkan Risiko Besar

“Kita sudah warning Pertamina, supaya H-7 maupun H+7 lebaran stok LPG 3 Kg subsidi jangan sampai kurang.  Namun kenyataannya beda, ini kita evaluasi terus dan Alhamdulillah dari legislatif membantu kita menjalin komunikasi dengan stake holder lainnya, semoga kedepan Pertamina semakin baik skema untuk ke Masyarakat,“ ujar Nanin.

Dalam keterangannya Pertamina Patra Niaga berkomitmen atas pemenuhan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi, salah satunya LPG. Dalam praktik yang berjalan, Pertamina masif melaksanakan monitoring dan evaluasi penyaluran secara berkala, baik yang dilaksanakan secara internal maupun eksternal dengan melibatkan stakeholder terkait.

Hal ini dilaksanakan upaya memastikan stok mencukupi dan LPG digunakan sesuai peruntukannya. sebagai implementasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi bersama.

Pertamina Patra Niaga, sebagaimana disampaikan melalui Area Manager Communication, Relations & CSR Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menyampaikan bahwa pelaksanaan rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai bentuk monitoring dan evaluasi atas meningkatnya konsumsi pada momen dan pasca perayaan Idul Fitri di Kabupaten Banyuwangi. 

"Sebagai bentuk evaluasi, Pertamina tentunya terus mengingatkan kepada pangkalan resmi untuk menjual harga sesuai ketentuan, yakni sesuai HET yang ditetapkan pemerintah. Sejak awal Maret lalu hingga pasca perayaan Idul Fitri, Pertamina telah melaksanakan penyaluran tambahan yang jauh lebih tinggi dari kondisi normal, yakni mencapai 337 persen dengan total penyaluran hingga 213 ribu tabung," jelas  Ahad.  

Selanjutnya Ahad menambahkan, sebagai mitigasi tambahan, Pertamina bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat juga telah melaksanakan operasi pasar sepanjang tanggal 17 sampai dengan 22 Maret 2026 lalu dengan total penyaluran mencapai lebih dari 12 ribu tabung. 

"Melalui agenda koordinasi ini, Pertamina Patra Niaga kembali meminta dukungan dari stakeholder terkait khususnya untuk penggunaan LPG bersubsidi sesuai peruntukan. LPG bersubsidi 3 kg diharapkan untuk tidak digunakan oleh sektor usaha non mikro, ASN, Hotel Restoran dan Kafe (Horeka), Laundry dan sejenisnya. Kepada masyarakat, tak henti-hentinya kami imbau untuk melakukan pembelian di pangkalan resmi Pertamina agar bisa mendapatkan LPG sesuai HET Rp. 18 ribu dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai," tutup Ahad.