Proyeksi Perawatan Alun-alun Merdeka Usai Direvitalisasi Capai Rp 400 juta/Tahun

JATIMTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mulai mematangkan skema perawatan jangka panjang Alun-alun Merdeka usai rampung direvitalisasi. Kehadiran berbagai wahana dan fasilitas baru yang terbuka bagi publik membuat pengelolaan kawasan ikonik tersebut tak lagi bisa disamakan dengan kondisi sebelumnya.

Aspek keamanan, kebersihan, hingga operasional menjadi perhatian utama. Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang, menegaskan tingginya antusiasme masyarakat menuntut sistem pengelolaan yang lebih serius dan terukur.

Baca Juga : Yai Mim Ditahan, Istri Beberkan Riwayat Gangguan Mental Sejak 2024

“Untuk DLH sebenarnya ini kerja rutin, tapi dengan kondisi yang luar biasa ramainya masyarakat, kami sudah mendapat arahan dari Pak Wali Kota bahwa perlu ada tenaga tambahan, mulai dari keamanan hingga kebersihan,” ujar Raymond, Kamis (29/1/2026).

Raymond menjelaskan, DLH akan menerapkan sistem penjagaan selama 24 jam. Langkah ini diambil lantaran Alun-alun Merdeka bersifat terbuka dan hingga kini belum memiliki ketentuan jam operasional penutupan kawasan.

“Karena ini terbuka semua, enggak mungkin ditutup. Tapi untuk area tertentu seperti tempat bermain dan air mancur, nanti akan kami sesuaikan,” ungkapnya.

Pengoperasian wahana, khususnya air mancur, juga akan diselaraskan dengan aktivitas ibadah di Masjid Jami’ yang berada di kawasan Alun-alun Merdeka. Saat waktu salat atau kegiatan keagamaan berlangsung, sejumlah aktivitas akan dihentikan sementara.

“Kalau memang ada ibadah atau salat, maka kegiatan terutama air mancur akan kami hentikan,” imbuhnya.

Seiring meningkatnya kebutuhan pengelolaan, DLH Kota Malang mengakui perlunya tambahan anggaran khusus untuk perawatan, keamanan, dan operasional. Usulan tersebut akan segera disampaikan kepada pimpinan daerah.

“Dengan kondisi seperti ini, kami akan mencoba menyampaikan ke pimpinan supaya ada anggaran tambahan. Termasuk untuk keamanan, perawatan, dan hal-hal pendukung lainnya seperti papan informasi jam operasional, kebersihan, hingga penegasan aturan, terutama larangan PKL,” tegas Raymond.

Baca Juga : Kontroversi Becak Listrik di Situbondo, Pembina GSN Beberkan Fakta Pendataan hingga Penyaluran

Meski masih dalam tahap penghitungan, kebutuhan anggaran perawatan Alun-alun Merdeka diperkirakan tidak kecil. “Untuk angka pastinya masih kami hitung karena masih ada satu perbaikan lagi dan juga kebutuhan operasional. Tapi perkiraan kami sekitar Rp300 sampai Rp400 juta per tahun,” tuturnya.

Tak hanya mengandalkan APBD, Pemkot Malang juga membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga. Salah satunya Bank Jatim yang sebelumnya terlibat dalam revitalisasi Alun-alun Merdeka melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

“Kalau untuk branding yang sifatnya tetap, itu nanti durasinya sambil berjalan akan kami konsepkan. Harapannya, kalau branding dilakukan terus-menerus, maka kerja samanya juga berkelanjutan, apakah dalam bentuk perawatan atau perbaikan,” katanya.

Raymond pun menegaskan, ke depan anggaran perawatan Alun-alun Merdeka berpotensi dikolaborasikan dengan Bank Jatim selaku pemilik CSR. “Iya, betul. Harapannya seperti itu,” pungkasnya.